Lapas Cilacap Siap Tingkatkan Kualitas Layanan Publik Berbasis HAM

CILACAP - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cilacap ikuti rapat Pelayanan Publik Berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia bersama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu (24/01).

Baca juga: Laksanakan Litmas, PK Bapas NK Kunjungi Lapas Batu

Pelayanan publik berbasis HAM sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pada semua unit kerja di lingkungan Kemenkumham. Selain berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, pelayanan publik berbasis HAM juga berpedoman pada prinsip-prinsip HAM. 

Melalui Kepa Seksi Pembinaan, Pendidikan dan  Kegiatan Kerja, Wahyuddin Rani, Lapas Cilacap berkomitment  untuk  meningkatkan layanan publik berbasis HAM. 

Baca juga: Terus Tingkatkan Pengamanan, Lapas Terbuka Nusakambangan Lakukan Pengecekan Rutin WBP

Ia menerangkan bahwa Pelayanan publik berbasis HAM dibentuk untuk mewujudkan unit kerja yang memberikan pelayanan cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, bebas dari pungutan liar, serta mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan, ” terang Wahyuddin.

Sementara itu DirjenHAM, Dhahana Putra dalam rapat yang digelar secara hybird berpesan  kepada seluruh peserta rapat bahwasanya penguatan pelayanan HAM perlu dilaksanakan guna mensosialisasikan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) bagi seluruh unit kerja di bawah naungan Kemenkumham. 

Baca juga: Dapatkan Program PB Satu WBP Lapas Permisan Pulang ke Surakarta

“Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 merupakan tonggak kebijakan yang menjadi dasar unit kerja dalam memberikan pelayanan berbasis HAM, ” ucap Dhahana. 

Harapannya, seluruh unit kerja akan terus berkoodinasi dengan stakeholder serta DitjenHAM terkait pelaksanaan pelayanan berbasis HAM dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. * (DA).

Baca juga: Pastikan Kesiapan ABH, PK Bapas Nusakambangan Dampingi Pelaksanaan Eksekusi Klien Anak/Penyerahan Klien Anak Atas Putusan Hakim